Teguran Rakyat dari Halaman Belakang Negeri: Seruan Keadilan Pemekaran Daerah di Maluku Utara. Oleh: Budiman Syafi, Putra Pulau Obi
Sidikpolisinews.id,Obi||Kabupaten Halmahera Selatan, 30 Juli 2025. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bung Rifqinizami Karsayuda, Ketua Komisi II DPR RI, atas kunjungannya ke Provinsi Maluku Utara sebuah provinsi kaya akan sumber daya alam dan tercatat sebagai penyumbang pajak terbesar bagi negara.
Perlu kami sampaikan bahwa usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi baru sampai di tahap awal, sementara di sisi lain, usulan pemekaran wilayah lain di Maluku Utara, seperti:
Kabupaten Obi Kepulauan,Kabupaten Galela-Loloda, dan Kabupaten Wasile,
telah melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 serta PP No. 78. Bahkan berkas usulan tersebut telah mendapat rekomendasi dari Komisi II DPR RI kepada Presiden dan direspons melalui Surat Presiden Nomor 163. Namun hingga kini, Menteri Dalam Negeri belum juga menyampaikan RUU pembentukan DOB tersebut ke DPR untuk dibahas dan disahkan.
Kami bertanya:
Apakah rakyat harus kembali membakar ban di jalan?
Apakah belum cukup 21 warga Obi yang dipenjara pada tahun 2011 demi memperjuangkan pemekaran daerah?
Sejak tahun 2010, kami telah memperjuangkan ini. Tapi seolah-olah, berkas perjuangan itu kini tak lebih dari tumpukan kertas usang di atas meja pejabat, bahkan mungkin telah menjadi sampah di ruang birokrasi.
Ironi terasa semakin dalam ketika DOB Sofifi yang belum memiliki kajian amdal didorong tergesa, sementara daerah lain yang lebih siap dan sudah menunggu lama justru seperti ditenggelamkan. Seolah-olah kita menyaksikan tetangga membeli sofa baru, padahal halaman belakang rumah sendiri rusak parah.
Di Galela-Loloda, Wasile, dan Obi, rakyat masih hidup dengan pelita, melewati jalan berlumpur dan berbatu, melawan kerasnya ombak dan alam liar, demi akses dasar kehidupan. Itulah halaman belakang yang dilupakan karena ego dan hedonisme elite, yang hanya peduli mempercantik halaman depan rumah kekuasaan.
Padahal, Presiden Joko Widodo sendiri telah mengakui dan membanggakan Maluku Utara sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, didorong oleh sektor hilirisasi tambang dan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Namun, bagaimana dengan rakyat di tempat asal sumber daya itu?
Apakah kebanggaan negara dibayar dengan penderitaan rakyat di pulau-pulau dan pegunungan?
Apakah kita rela membangun mercusuar megah, namun membiarkan rakyat di bawahnya hidup dalam gelap dan lumpur?
Kami menyerukan: Bangunlah halaman belakang rumah kita!
Bangunlah dari suara dan air mata yang selama ini hanya menjadi latar.
Ini bukan sekadar seruan, tapi teguran keras dari rakyat yang termarjinalkan — demi keadilan pembangunan, demi Maluku Utara yang utuh, bukan hanya indah dari tampak depan, tapi juga kuat dari akar dan pinggirannya.
Kabiro Halmahera Selatan
Muhammad fakri
(Budiman)
