Sidikpolisinews.id Simeulue — Bantuan pembangunan fasilitas MCK (WC) di Desa Padang Unoi, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, yang saat ini sedang berjalan, menuai keluhan dari warga. Mereka menyuarakan dugaan adanya ketidak keadilan dalam pendistribusian bantuan yang bersumber dari program pemerintah tersebut.
Sejumlah warga mengungkapkan kepada wartawan bahwa bantuan MCK (Wc) tersebut dinilai tidak tepat sasaran. Bantuan terkesan hanya diberikan kepada kelompok tertentu, sementara warga yang benar-benar membutuhkan, seperti yang belum memiliki MCK dan tergolong kurang mampu, justru tidak mendapatkan bantuan.
Beberapa warga juga mengungkapkan bahwa meskipun nama mereka resmi tercantum sebagai penerima bantuan, bantuan tersebut dialihkan kepada orang lain, kebanyakan kepada pihak desa dan kepada warga yang sudah memiliki fasilitas MCK di rumahnya.
Wartawan media sidikpolisinews.id telah mendatangi beberapa warga yang merasa namanya dialihkan. Mereka menjelaskan bahwa nama mereka tercatat dalam daftar penerima resmi, bahkan telah melalui proses survei dan verifikasi langsung oleh tim teknis dari KPA Dinas PUPR Kabupaten Simeulue. Lokasi pembangunan MCK bahkan telah ditentukan tepat di belakang rumah mereka.
Salah satu warga yang juga masuk dalam daftar penerima menyampaikan bahwa ia sempat dihubungi oleh pihak desa melalui telepon, dan diinformasikan bahwa dirinya tidak lagi berhak menerima bantuan, dengan alasan dianggap sebagai warga mampu dan sudah menerima bantuan rehab rumah dari Baitul Mal. Padahal, warga tersebut yakin bahwa namanya secara resmi terdata dalam daftar penerima bantuan MCK.
Warga menyebut adanya pugutan uang sebesar Rp50.000 per Kepala Keluarga (KK) yang menerima bantuan tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan adanya pungutan liar dalam pelaksanaan program.
Ketika dikonfirmasi kepada ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ia mengaku bahwa pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam proses musyawarah penentuan penerima bantuan MCK tersebut. Ia juga mengaku pernah menyarankan agar bantuan disalurkan kepada pihak yang benar-benar layak agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
Mengingat program pembangunan MCK ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, warga berharap agar Dinas PUPR Kabupaten Simeulue sebagai pelaksana teknis turut memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Keterlibatan aktif dinas dalam menyampaikan rincian penggunaan anggaran dan mekanisme distribusi bantuan dinilai penting demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas program pemerintah.
Warga Desa Padang Unoi berharap agar pihak pemerintah desa dan instansi terkait bersikap adil, terbuka, dan transparan dalam menyalurkan bantuan. Mereka juga meminta adanya pendataan ulang agar bantuan MCK benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh warga yang membutuhkan.
Wartawan media Sidikpolisinews, hendak melakukan konfirmasi terkait bantuan pembangunan MCK (WC) kepada Kepala Desa melalui pesan WhatsApp pribadi. Permintaan klarifikasi tersebut mendapat tanggapan singkat dari Kepala Desa.
“Waalaikum salam. Kalau mau minta klarifikasi tentang pertanyaan di atas, harap datang ke kantor desa,” demikian isi balasan Kepala Desa melalui pesan WhatsApp.
Namun, saat wartawan mendatangi kantor desa sesuai arahan yang disampaikan, tidak ada aparatur desa yang ditemui di lokasi pada waktu tersebut.
Warga berharap pihak desa memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Simeulue belum memberikan tanggapan meskipun telah dihubungi melalui pesan tertulis dan sambungan telepon.”
Oleh pihak dinas PUPR, tidak merespon tanggapan.
