Sidikpolisinews.id | Jakarta – Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila yang juga Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa Pemuda Pancasila harus bertransformasi menjadi organisasi modern yang berpihak pada kepentingan rakyat dan menjadi kekuatan sipil konstruktif dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Bamsoet saat membuka Rapat Pleno VIII Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila di Kantor Pusat Pemuda Pancasila, Menteng, Jakarta, Jumat (11/7).
“Pemuda Pancasila harus menjadi rumah aspirasi rakyat. Organisasi ini harus hadir di tengah-tengah problematika masyarakat, memperjuangkan keadilan, serta membela mereka yang terpinggirkan. Bukan sebaliknya, menambah persoalan,” ujar Bamsoet.
Turut hadir dalam rapat pleno tersebut antara lain Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, Wakil Sekretaris Jenderal Ahmad Ridwan, Ketua MPW Banten Johan Arifin, serta para pengurus MPN lainnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua MPR RI ke-15 tersebut juga mengingatkan kembali tentang sejarah berdirinya Pemuda Pancasila oleh Jenderal TNI AD Abdul Haris Nasution pada 28 Oktober 1959. Organisasi ini, kata dia, lahir sebagai respons atas ancaman terhadap ideologi Pancasila dan sebagai benteng pertahanan masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan NKRI.
“Pemuda Pancasila bukan dibentuk untuk menciptakan ketakutan, melainkan untuk menjaga dan membela cita-cita bangsa. Organisasi ini lahir dari situasi sejarah yang kompleks dan sarat tantangan ideologis,” tegasnya.
Bamsoet yang juga Ketua Umum Partai Golkar serta Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia menambahkan, Pemuda Pancasila harus segera menerapkan sistem rekrutmen yang transparan dan berbasis meritokrasi, memperkuat pelatihan kader yang menjunjung tinggi nilai-nilai inklusif dan toleran, serta memperketat mekanisme pengawasan internal terhadap tindakan anggotanya.
“Nama besar Pemuda Pancasila tidak boleh lagi dikaitkan dengan praktik intimidasi atau kekerasan. Reformasi internal harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bamsoet mendorong agar seluruh jajaran Pemuda Pancasila dari tingkat pusat hingga ranting aktif merancang program-program konkret yang mendukung kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Beberapa program yang dapat diinisiasi antara lain advokasi kebijakan desa, edukasi digital untuk pelaku UMKM, bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, hingga pendampingan pendidikan vokasi bagi remaja putus sekolah.
“Program-program semacam ini bukan hanya akan memperkuat legitimasi organisasi, tetapi juga menunjukkan wajah baru Pemuda Pancasila yang humanis dan solutif. Sudah saatnya Pemuda Pancasila membuktikan diri sebagai pejuang masa depan, bukan sekadar organisasi berstigma premanisme,” pungkas Bamsoet.
(Red/JP)
