Konferensi PGRI Papua Selatan: Pelantikan Sepihak Dipertanyakan, Integritas Kepemimpinan Jadi Sorotan
Merauke, Sidikpolisinews.id. 20 Juni 2025 – Konferensi pertama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Papua Selatan resmi dibuka hari ini di Merauke. Acara ini menjadi momentum krusial bagi PGRI Papua Selatan dalam merumuskan arah dan masa depan organisasi di provinsi hasil pemekaran tersebut.
Hadir dalam konferensi ini pengurus besar PGRI, perwakilan PGRI Provinsi Papua, dan delegasi dari empat kabupaten (Mappi, Asmat, Boven Digoel, dan Merauke). Diskusi hangat mewarnai acara ini, terutama mengenai kepemimpinan dan konsolidasi organisasi.
Ketua PGRI Kabupaten Mappi, Dra. Maria Goreti Letsoin, M.Pd., dalam sambutannya menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PGRI. Ia juga melontarkan kritik tajam terhadap pelantikan sepihak Pengurus PGRI Provinsi Papua Selatan oleh kubu Haji Teguh Sumarno pada 18 Juni 2025.
“PGRI adalah organisasi profesi yang melahirkan profesi. Maka, menjadi teladan adalah keniscayaan,” tegas Letsoin. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab dan kejelasan sikap dari setiap pengurus. Letsoin juga menegaskan bahwa Ketua Umum PGRI Pusat yang sah adalah Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd.
Letsoin, yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, mengingatkan pentingnya integritas dan koordinasi dalam kepengurusan. Ia bahkan menyarankan agar pengurus terpilih nantinya menetap di ibu kota provinsi untuk menjamin kelancaran operasional organisasi.
“PGRI Papua Selatan harus dinamis, tertata, dan berkelanjutan,” pungkas Letsoin.
Konferensi akan berlanjut pada 21 Juni 2025, dengan agenda pembentukan kepengurusan definitif, perumusan program kerja, dan pelantikan pengurus oleh Ketua Pengurus Besar PGRI Pusat. Konferensi ini diharapkan menghasilkan kepengurusan yang solid dan program kerja efektif untuk memajukan pendidikan di Papua Selatan. Pelantikan sepihak yang telah terjadi sebelumnya menjadi sorotan penting yang perlu ditangani untuk memastikan legitimasi dan kredibilitas kepengurusan PGRI Papua Selatan.
Penulis ( Arnol )
