Surabaya, Sidikpolisinews.id – Reses Anggota DPRD Surabaya Daerah Pemilihan (Dapil) III Muhaimin,SH, MM, kali ini sangat unik, meskipun di gelar di pinggir rel kereta api tetapi suasana tetap meriah tanpa terganggu dengan suara bising ketika kereta api melintas. Reses masa persidangan ke -2 Tahun Anggaran 2026, yang dilaksanakan di hari ke tiga pada Jum’at (06/02/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua RW 02, Ketua RT 02, beserta para pengurus juga ibu ibu PKK, Kader Surabaya Hebat (KSH), pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama Siwalankerto.
Reses di tempat terbuka ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan krusial yang selama ini dirasakan namun belum tertangani secara optimal, khususnya menyangkut infrastruktur dasar, pengendalian banjir, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, serta kebutuhan warga dan kegiatan keagamaan. Kehadiran Anggota Dewan Muhaimin sangat di harapkan sekali dan warga sangat antusias juga berterima kasih sekali untuk bisa menyampaikan aspirasi nya.
Dalam forum reses yang berlangsung secara dialogis namun tegas tersebut, masyarakat Siwalankerto menyampaikan sejumlah aspirasi utama. Pokok perhatian pertama warga disampaikan oleh sekretaris RW 01 Nanang Kusuma masalah salurang air, gorong gorong yang melintas di depan kantor Kelurahan Siwalankerto masuk wilayah RW 01, mohon bantuan Bapak Muhaimin sebagai wakil kami untuk di perjuangkan bisa terealisasi.
Selanjut masalah HUT Kemerdekaan kas RW 01 kekurangan dana untuk mengadakan giat Jalan Sehat untuk memeriahkan Ulang Tahun kemerdekaan RI, di sampai bahwa giat Jalan Sehat memakan anggaran 20 juta, selain itu persoalan kependudukan yang harus di data ulang.
“Gorong-gorong ini sangat vital dan sudah lama direncanakan bersama masyarakat, namun sampai sekarang belum terealisasi. Kami mohon agar bisa segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Selain itu, warga juga mengeluhkan keterbatasan dana dalam pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan, seperti perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan kegiatan jalan sehat yang membutuhkan biaya cukup besar.
Tak hanya itu, persoalan administrasi kependudukan juga menjadi perhatian. Warga menyoroti masih adanya penduduk yang berdomisili di Surabaya namun ber-KTP luar kota. Hal ini dinilai menyulitkan dalam pendataan dan penyaluran bantuan. Warga berharap adanya ketegasan aturan agar tertib administrasi kependudukan dapat terwujud.
Penjelasan Terkait Pendidikan dan Bantuan Sosial, Menanggapi berbagai pertanyaan, anggota DPRD PPP tersebut menjelaskan bahwa aspirasi terkait infrastruktur akan dikawal melalui koordinasi dengan kelurahan, kecamatan, hingga dinas terkait yang menangani pembangunan.
Terkait bidang pendidikan, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah mengalokasikan berbagai program bantuan, termasuk bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta. Program ini ditujukan bagi warga kurang mampu agar anak-anak tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya SPP.
“Insya Allah ke depan, melalui pendataan oleh RT, RW, dan kelurahan, warga yang membutuhkan bisa didaftarkan. Pemerintah bersama sekolah swasta akan memfasilitasi agar anak-anak tidak putus sekolah,” .ungkapnya
“Acara reses ini kami akhiri dengan harapan masyarakat agar aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti pada pencatatan semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program pembangunan yang berpihak kepada rakyat, agar semua ini menjadi berkah dan di ridhoi Allah marilah kita tutup dengan do’a” pungkas Muhaimin.(haryo)
