Sidik Polisi News | Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan satu tahun menuai beragam respons dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar dengan bertema: Satu Tahun MBG dan Peran Polri di SPPG. Diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini khususnya menyoroti peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta tantangan implementasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut yang diadakan di Jakarta, Senin (15/12/2025).
Dalam kesempatannya, Haidar Alwi selaku Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute menyampaikan bahwa memberikan perspektif berbeda dengan menekankan aspek tata kelola negara. Menurutnya, keterlibatan Polri dalam SPPG harus dipahami sebagai kebutuhan sistem, bukan sekadar improvisasi dan ketika negara menjalankan program sebesar MBG, yang diuji bukan niatnya tetapi kecerdasannya mengelola sistem. Gizi anak menuntut disiplin, bukan improvisasi.
Lanjut Haidar, bahwa SPPG merupakan simpul kebijakan negara yang krusial, tempat bertemunya anggaran publik, rantai pasok pangan, keselamatan anak, dan kepercayaan masyarakat. SPPG adalah titik krusial. Jika simpul ini bekerja longgar, maka seluruh kebijakan di atasnya ikut rapuh,”ujarnya.
Haidar Alwi menambahkan bahwa peran Polri bersifat preventif—memastikan bahan baku memiliki sumber jelas, mendorong standar higienitas, hingga menjaga ketertiban distribusi. Polri tidak ditempatkan untuk mengurus menu. Perannya adalah menjaga disiplin kebijakan agar sistem tidak bocor di lapangan.
“Menurutnya, apresiasi Presiden Prabowo terhadap peran Polri menunjukkan bahwa negara memilih kehati-hatian dan keselamatan publik. “Ketika negara bekerja dengan sistem, menjaga disiplin, dan melindungi anak-anaknya melalui pencegahan, di situlah martabat kebijakan publik berdiri,”tutupnya.
