Sidik polisi news. 09-09-2025 Makassar – Puluhan aktivis Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan UPTD GOR Sudiang, Senin (7/9/25). Aksi yang dipimpin Rahmat Paturungi ini menyoroti dugaan semrawutnya pengelolaan keuangan pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel dan UPTD GOR Sudiang.
Massa aksi menuntut transparansi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi pengelolaan kawasan olahraga. Mereka menilai, hingga kini tidak ada laporan terbuka yang bisa diakses publik terkait penggunaan dana tersebut.
Dugaan Pelanggaran Aturan BLUD
Dalam orasinya, massa menyebut Dispora Sulsel telah menabrak prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Regulasi ini dengan tegas mewajibkan BLUD menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Selain itu, penggunaan APBD juga diikat oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan prinsip keterbukaan serta pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan.
“Jika laporan BLUD dan APBD tidak dibuka ke publik, itu jelas melanggar aturan. Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikelola,” tegas salah satu orator.
Desakan Copot Kadispora Sulsel
Dalam selebaran aksi bertajuk “Seruan Copot Kadispora Sulsel”, GPII mendesak agar Kadispora segera dicopot karena dianggap gagal menjaga integritas pengelolaan dana publik. Mereka juga menuntut aparat penegak hukum (APH) segera memeriksa dugaan penyimpangan tersebut.
“Dispora Sulsel jangan sampai menjadi ruang abu-abu untuk kepentingan segelintir pihak. Jika ada kebijakan yang diambil namun tidak sesuai aturan, itu masuk kategori penyalahgunaan kewenangan dan harus diusut,” tegas Rahmat Paturungi.
Akuntabilitas Dana Publik Dipertaruhkan
Massa menilai, problem ini bukan hanya menyangkut tata kelola olahraga, melainkan kredibilitas keuangan daerah secara keseluruhan. Tanpa transparansi, potensi kebocoran PAD dan BLUD sangat besar, yang ujungnya merugikan rakyat.
Aksi demonstrasi ini akan terus berlanjut hingga Pemprov Sulsel mengambil langkah tegas. “Kalau tuntutan ini diabaikan, gerakan kami akan lebih besar. Transparansi dan akuntabilitas bukan pilihan, tapi kewajiban,” tutup massa aksi.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada pernyataan resmi dari Dispora Sulsel.(Jp@timres)
