HALSEL sidikpolisinwes
Seorang anggota DPR seharusnya hadir sebagai penyambung lidah rakyat, membawa aspirasi masyarakat, serta memperjuangkan kepentingan publik. Namun, sangat disayangkan ketika ada anggota DPR yang justru melukai hati masyarakat dengan ucapan maupun tindakan yang merendahkan kehormatan rakyat yang diwakilinya. Hal inilah yang tampak dari perilaku anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Fraksi PDIP, bernama Masdar.
Minggu tgl/7/9/2025
Dalam sebuah unggahan di media sosial Facebook, Masdar menuliskan pernyataan yang menyinggung publik. Ia menyebut bahwa orang-orang yang menginginkan pembubaran DPR sebagai “orang goblok”. Pernyataan ini jelas menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat. DPR adalah lembaga yang eksistensinya dibentuk atas dasar pilihan rakyat. Anggota DPR menduduki kursi terhormat bukan karena keistimewaan pribadi, melainkan berkat suara rakyat yang telah diberikan melalui proses demokrasi.
Jika seorang anggota DPR menyebut rakyat dengan kata-kata merendahkan, seperti “goblok”, maka sesungguhnya ia sedang menginjak harga diri masyarakat yang telah mempercayakan amanah kepadanya. Rakyat bukanlah musuh, melainkan pemilik kedaulatan. Anggota DPR hanyalah pelayan rakyat yang wajib menjaga ucapan, sikap, dan tindakan agar tidak menimbulkan luka sosial maupun politik.
Ironisnya, pernyataan Masdar di media sosial bukan hanya menyerang kelompok tertentu, melainkan menyudutkan masyarakat luas yang sedang meluapkan kritik terhadap lembaga DPR. Dalam demokrasi, kritik adalah hal wajar, bahkan penting, untuk mengoreksi jalannya pemerintahan dan fungsi legislatif. Menyebut pengkritik sebagai “goblok” sama saja dengan menutup ruang dialog dan menganggap rakyat tidak berhak menyuarakan pendapat.
Sikap seperti ini mencerminkan mentalitas wakil rakyat yang tidak siap menerima masukan. Seorang legislator seharusnya rendah hati, mau mendengar, serta sanggup menjelaskan kebijakan dengan bahasa yang santun. Tugas DPR bukanlah membungkam kritik, melainkan memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan dan ditindaklanjuti.
Masyarakat Halmahera Selatan, khususnya konstituen yang telah memilih Masdar, tentu berhak kecewa. Mereka telah menitipkan suara dengan harapan mendapat wakil yang amanah, jujur, dan berpihak pada rakyat. Namun, yang muncul justru sikap arogan dan kata-kata kasar di ruang publik. Perilaku ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, semangat demokrasi, serta marwah PDIP sebagai partai politik yang lahir dari rahim rakyat kecil.
PDIP sebagai partai besar mestinya tidak membiarkan kadernya berperilaku seenaknya di ruang publik. Kedisiplinan partai harus ditegakkan agar masyarakat tidak menganggap PDIP melindungi perilaku arogansi anggotanya. Jika dibiarkan, hal ini bukan hanya merusak citra partai, melainkan juga memperdalam jurang ketidakpercayaan rakyat terhadap DPR secara keseluruhan.
Kasus Masdar harus menjadi pelajaran penting bahwa seorang wakil rakyat tidak boleh meremehkan suara rakyat. Kekuasaan legislatif hanyalah mandat sementara yang sewaktu-waktu bisa dicabut ketika rakyat merasa dikhianati. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, dan DPR wajib menghormatinya.
Akhirnya, pernyataan kasar seperti yang diunggah Masdar hanya menegaskan bahwa tidak semua anggota DPR benar-benar layak disebut sebagai wakil rakyat. Ada yang justru berubah menjadi “musuh rakyat” karena gagal menjaga sikap dan ucapan. Rakyat tentu tidak akan tinggal diam. Kritik, protes, hingga tuntutan pertanggungjawaban harus terus disuarakan agar wakil rakyat tidak lupa siapa sesungguhnya yang mereka wakili.
Sahroni kabupaten Halmahera Selatan alias, Masdar Mansur ujar masyarakat kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara
. Pewarta haji’ Yasin
