MAKI Jatim Serta Beberapa Elemen Masyarakat Menolak Aksi Tanggal 3 Septeber
Surabaya, Sidikpolisinews.id — Gelar Diskusi Terbuka Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur menegaskan penolakannya terhadap aksi demo bertajuk Rakyat Menggugat yang digagas pengacara Cak Sholeh akan melakukan aksi pada 3 September 2025. Rencana aksi tersebut membawa isu santer menurunkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Heru Satriyo Ketua MAKI Jawa Timur, menyebut bahwa gerakan itu tidak konstitusional juga berpotensi merusak stabilitas sosial di Jawa Timur.
“Kami menolak demo menurunkan Gubernur Khofifah. Jawa Timur sedang baik-baik saja, bahkan saat ini ditegaskan adanya komitmen zero pungli di Dinas Pendidikan Jawa Timur,” ucap Heru pada acara Diskusi Publik bertajuk Menjaga Kondusifitas Jatim, di Premiere Palace Hotel Sidoarjo, Kamis (28/8/2025).
Heru Satriyo menegaskan, demonstrasi merupakan hak demokratis dan diperbolehkan oleh undang undang, namun tidak boleh dijadikan alat untuk menciptakan konflik dan kekacauan di tengah masyarakat.
“Demo itu harus membawa solusi, bukan sekadar provokasi kepada masyarakat. Jikalau ada pihak yang tidak puas terhadap kinerja Gubernur ada jalur melalui mekanisme hukum, DPRD Jatim, atau pemilu, bukan tekanan jalanan,”ujar Heru dengan nada tegas.
Di dalam forum diskusi tersebut, MAKI Jatim membacakan Pernyataan Sikap Demo Damai yang berisi beberapa poin utama:
1. Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas
Mendukung Jawa Timur tetap aman, damai, dan kondusif di bawah kepemimpinan Khofifah.
Menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, dan tindakan anarkis.
2. Pemerintahan Bersih dan Transparan
Mendorong Pemprov Jatim terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bebas KKN.
Mendukung pengawasan publik terhadap dana hibah, bansos, dan APBD agar tepat sasaran.
3. Menolak Demo Menurunkan Gubernur
Menolak tegas aksi untuk tujuan menjatuhkan Gubernur Jatim Khofifah karena tidak sesuai mekanisme demokrasi.
Ia menegaskan lagi jalur yang benar adalah hukum, DPRD, atau pemilu, bukan tekanan jalanan.
4. Aspirasi untuk rakyat kecil.
Mendesak perhatian serius pada harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan.
Mendukung UMKM, koperasi, ekonomi pesantren, serta perlindungan petani, nelayan, dan buruh.
5. Persatuan dan Toleransi
Menyerukan masyarakat menjaga kerukunan antaragama, antarsuku, dan antar golongan.
MAKI Jatim juga merekomendasikan agar Pemprov Jatim membuka ruang dialog untuk rakyat secara luas dan inklusif, TNI–Polri menjaga keamanan agar demo tetap damai dan bermartabat, serta media massa dan tokoh masyarakat menjadi penghubung komunikasi rakyat dengan pemerintah.
Acara Diskusi publik terbuka untuk umum ini turut dihadiri dari berbagai tokoh dan elemen masyarakat. Narasumber yang hadir antara lain Kunjung Wahyudi (Ketua FKKS SMA/SMK Jatim), Mat Mochtar (tokoh masyarakat), dan Alim Basa Tualeka (akademisi).
Sementara dari kalangan organisasi, tampak hadir Baso Juherman, Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya, perwakilan LIRA, serta perwakilan Bakesbangpol Jawa Timur.
Heru menutup dengan penegasan bahwa kepemimpinan Khofifah masih sangat dibutuhkan rakyat Jawa Timur.
“Kami berdiri untuk persatuan, kerukunan, dan kesejahteraan rakyat. Kami mendukung Jawa Timur tetap aman, damai, dan menolak segala bentuk demo yang bertujuan menurunkan Gubernur Khofifah,” pungkasnya.
Peserta yang hadir mengharapkan Jawa Timur tetap kondusif tidak terjadi kekakuan akibat isu isu yang berkembang, agar perekonomian berjalan lancar tidak terganggu oleh aksi aksi dengan tujuan lain.(Red.haryo)
